hayooo siapa lagi ......

Penahanan tersangka Udar Pristono oleh Kejaksaan Agung (17/9/2014), disusul pernyataan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tentang rencana penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi Bus Trans Jakarta, menimbulkan spekulasi akan terjadi perubahan besar pada konstelasi politik Indonesia.

Spekulasi terjadi perubahan besar juga dikaitkan meletusnya Gunung Slamet, yang disering diartikan oleh sebagian kalangan Jawa secara mistis. Masyarakat Jawa banyak yang percaya, meletusnya Gunung Slamet selalu dikuti tragedi pada seorang pemimpin.

Pernyataan JAM Pidsus bahwa akan ada tersangka baru pada kasus korupsi Bus Trans Jakarta Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, tidak tertutup kemungkinan Michael Bimo Putranto dan Joko Widodo menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

Michael Bimo Putranto, putra mantan walikota Solo Slamet Suryanto, dikenal dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bimo Putranto pemasok bus merk Ankai untuk PT San Abadi, di mana bus Ankai itu digunakan oleh tiga perusahaan pemenang lelang Bus Busway Trans Jakarta, yang sekarang kasus korupsinya sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski sempat mengaku tidak mengenal Bimo Putranto, namun kemudian Joko Widodo meralat ucapannya itu. Bimo Putranto adalah teman karib Joko Widodo sejak di Solo. Bahkan, Bimo Putranto merupakan orang pertama yang mengusung Joko Widodo sebagai calon walikota Solo pada pilkada tahun 2005 untuk menggantikan Walikota Slamet Suryanto, ayah Bimo Putranto yang tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai calon walikota karena penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Bimo Putranto juga adalah mantan Ketua Tim Sukses Joko Widodo pada pilkada walikota Solo tahun 2005 dan 2010.

Peran sentral dan keterlibatan Bimo Putranto dalam korupsi pengadaan bus Trans Jakarta Dishub Pemda DKI Jakarta menurut para saksi, dimungkinkan karena adanya arahan dan perintah langsung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Kepala Dishub DKI Udar Pristono dan pejabat-pejabat tinggi DKI Jakarta lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi, keterlibatan Joko Widodo dalam korupsi Bus Trans Jakarta sangat nyata. Bahkan disebutkan, uang hasil kejahatan korupsi Bus Trans Jakarta itu digunakan Bimo untuk membayar berbagai keperluan Joko Widodo, antara lain : uang mahar pencapresan Joko Widodo kepada PDIP sebesar Rp 40 miliar, pembayaran biaya pencitraan Joko Widodo di sosial media sebesar Rp 25 miliar,  setoran kepada Gibran Rakabuming putra sulung Joko Widodo, dan lain-lain.

Apakah meletusnya Gunung Slamet akan mengakibatkan 'meletusnya' berbagai kejahatan korupsi Joko Widodo? Kita tunggu saja nanti.

Akhirnya mereka setuju dengan bpk. Prabowo

Masih ingat ketika Prabowo Subianto menyatakan kebocoran negara mencapai 1000 T?

Ya benar! Prabowo mengungkapkannya dalam debat capres jelang Pilpres 2014. Apa reaksi pendukung Jokowi ketika itu?

Sosial media ramai berteriak, "Bochoooor... Bochoooorr", dan banyak gambar ejekan ditujukan untuk Calon Presiden yang didukung oleh Koalisi Merah Putih tersebut.

Para pengamat menilai, kebocoran yang dimaksudkan Prabowo bukanlah kebocoran pendapatan negara, melainkan hanya POTENSI kebocoran pendapatan negara. Prabowo pun dikecam habis-habisan. Jokowi dan tim sukses, juga pendukungnya menertawakan pernyataan Prabowo.

Mereka mungkin lupa, Prabowo adalah anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo, salah satu arsitek keuangan Indonesia di era dua Presiden besar Indonesia. Sebagai anak dari ekonom hebat, Prabowo tentu sangat berhati-hati dalam memberikan pernyataan, apalagi yang menyangkut keuangan negara.

Pernyataan Prabowo yang tak terbantahkan mengenai kebocoran negara sebesar lebih dari 1000 T, akhirnya dibenarkan oleh Tim Transisi Jokowi.

Tim Transisi Jokowi-JK mengatakan bahwa, potensi pajak yang hilang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Karena banyak wajib pajak tidak membayar kewajibannya.

“Tunggakan pajak sudah kita kalkulasi semua itu kita kehilangan Rp 1.000 Triliun per tahun. Ketika kami tanya Dirjen Pajak, dia menjawab dengan data kalau kekurangan orang,” ucap Hasto K, anggota Tim Transisi, Jumat, 12 September 2014.Pernyataan Tim Transisi Jokowi-JK tersebut, baru terkait kepada kantor Pajak saja, belum dilakukan pemeriksaan kepada kantor pemerintah lainnya.

Pernyataan Tim Transisi itu membuktikan, Jokowi dan Tim Suksesnya sadar, bahwa pernyataan Prabowo benar, didukung data akurat dan tak terbantahkan.

Penyusunan kabinet Jokowi-JK telah diumumkan, janji merampingkan kabinet tinggal janji.  “Salahkan orang yang berharap kepada Jokowi.” Pernyataan tersebut disampaikan ahli hukum tata negara yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Rabu 17/9), terkait ingkar janjinya Jokowi atas komitmennya untuk menyusun kabinet ramping.

Menurut Mahfud, dirinya sejak awal memang sudah tidak percaya kabinet bisa dirampingkan. "Jadi, saya anggap wajar karena sejak awal enggak pernah percaya kabinet bisa dirampingkan," ungkapnya. Dari awal, dirinya juga tidak percaya terhadap janji Jokowi yang tidak akan bagi-bagi kursi di pemerintahannya kepada para partai politik pengusung.

Sikap yang hampir senada pernah dilontarkan oleh pakar hukum tata negara yang juga pernah menempati beberapa pos sebagai menteri, Yusril Ihza. Pada Mei lalu, jauh sebelum diselenggarakan pemiliha presiden, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu mengatakan kurang yakin dengan gagasan lelang jabatan menteri yang dilontarkan Jokowi. “Kecuali Pak Jokowi menjelaskan secara detail, bagaimana caranya lelang jabatan untuk mengisi kabinet tersebut dilakukan,” ungkapnya lewat akun Twitter @Yusrilihza_Mhd pada 30 Mei lalu.

Sebelumnya, memang, Jokowi mengatakan akan mengadakan lelang jabatan untuk mengisi jabatan menteri kabinet jika dia menang menjadi presiden. Lelang jabatan menteri tersebut, menurut Jokowi, akan sama seperti lelang jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta.

“Saya hanya ingin mengingatkan beliau, menyamakan rekrutmen menteri dengan rekrutmen lurah dan camat tidaklah mudah dan sederhana,” tutur Yusril.

Menurut Yusril, lurah dan camat itu adalah jabatan birokrasi daerah. Pesertanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan tertentu. “PNS DKI yang ikut lelang jabatan itu tak ada peran apa pun dalam membuat Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur,” kata Yusril.

Berbeda halnya dengan partai-partai, kelompok, dan perorangan yang berpengaruh, yang sejak awal ikut berjuang mendukung Jokowi jadi presiden, tambah Yusril. “Mereka ikut berjuang, mungkin dengan segala risiko mengorbankan banyak hal, termasuk risiko politik dan harta benda,” tutur Yusril. Lagi pula, lanjutnya, jabatan menteri itu bukan jabatan birokrasi, tapi jabatan politik.

“Mereka yang berjuang secara politik memberikan kontribusi bagi terpilihnya seseorang jadi presiden, jarang-jarang ada yang lillahi ta'ala,” kata Yusril.